REPOSITORI FAKULTAS HUKUM UNSRAT

Bilangan 0 - nul 1 - een/èèn 2 - twee 3 - drie 4 - vier 5 - vijf 6 - zes 7 - zeven 8 - acht 9 - negen 10 - tien 11 - elf 12 - twaalf 13 -...

Bahasa Belanda mengenal vokal panjang dan vokal pendek (pekak). Vokal pendek ditulis dengan satu huruf, misalnya straf, pil, wet, zon....

Pancasila Pancasila is the ideology of the Republic of Indonesia, and the pearls of wisdom contained in it should be fully implemented....

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2)...

4.1.1 Istilah e-commerce Istilah e-commerce dapat diterjemahkan sebagai perdagangan elektronik. Istilah ini sudah demikian terkenal di...

Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Tambahan...

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana...

Pasal 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian,...

UNDANG_UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dan PERUBAHANNYA UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 Pasal 1...

Pancasila Belief in the one and only God Just and civilized humanity The unity of Indonesia Democracy guided by the inner wisdom in the...

Recht = Hukum Rechtsnormen = Kaidah Hukum Hukum Normatif = Normatieve Recht Dogmatik Hukum = Recht dogmatiek Rechtsideaal = Cita Hukum...

THE PREAMBLE TO THE CONSTITUTION Whereas independence is the inalienable right of all nations, therefore, all colonialism must be...

Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples Abstract This...

Berikut adalah beberapa istilah-istilah hukum dalam bahasa inggris yang umum/sering digunakan: attorney = Pengacara, Kuasa Hukum case =...

Ikhwal Peradilan Pada bab ini kita akan membahas tentang peradilan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Peran hakim sangatlah penting...

Sistem Hukum Sistem berarti suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian (subsistem) yang membentuk sistem tersebut. Keseluruhan Hukum...

Sumber-sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang...

Mengapa seorang yang belajar hukum perlu menguasai asas-asas hukum ? Karena pasal dalam Undang-Undang terlalu banyak. Ahli Hukum manapun...

Persitiwa Hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Ataupun dapat dikatakan sebagai keadaan, kejadian atau sikap...

Subjek dan Objek hukum merupakan hal yang penting diketahui dalam Ilmu Hukum karena segala persoalan hukum yang terjadi melibatkan 2 hal...

Melalui bagian ini, akan dibahas mengenai Ilmu Hukum Empiris. Bukan menyangkut hukum dari segi normatifnya. Ilmu hukum dalam penerapannya...

Lingkungan Keberlakuan Hukum Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam lingkungan keberlakuan hukum, yaitu: 1. Lingkungan keberlakuan...

Karakteristik hukum diantaranya yaitu: 1. Bentuk peraturan Adapun karakteristuk hukum yang paling dasar merupakan bentuk peraturan, yang...

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai hubungan antara manusia masyarakat dan hukum. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan satu sama...

Hukum memiliki fungsi dan tujuan. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai fungsi hukum itu sendiri: 1. Memberikan pengesahan...

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Hukum seperti halnya bidang ilmu yang lain juga...

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau...

Penyidikan dapat dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung...

Bab ini terdiri dari 2 bagian 1. Penelitian dan Pengembangan Pasal 146 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan,...

Bab ini dibagi atas 2 bagian: 1. Pembinaan dan Pengawasan a. Pembinaan Kewenangan pembinaan dipegang oleh Menteri (pelaksanaan oleh...

Pasal-pasal yang sekiranya penting dalam bab ini yaitu: Pasal 134 Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan...

Pendapatan Negara meliputi: a. Penerimaan pajak (pajak yang menjadi kewenangan pemerintah, bea masuk dan cukai) b. Penerimaan negara...

Bab ini membahas mengenai Usaha Jasa Pertambangan yang WAJIB digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK

Terdapat 3 hal yang menyebabkan IUP dan IUPK berakhir yaitu: a. Dikembalikan b. Dicabut c. Habis masa berlakunya

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi: a. keadaan kahar; dalam...

Hak Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan...

Pasal 87 Untuk menunjang penyiapan WP (Wilayah Pertambangan) dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau...

Pasal 85 Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta...

IUPK diberikan oleh Menteri (memperhatikan kepentingan daerah), untuk satu jenis mineral logam/batubara dalam 1 WIUPK. Ingat IUPK hanya...

Pertambangan Rakyak dikelompokan menjadi: a. Pertambangan mineral logam b. Pertambangan mineral bukan logam c. Pertambangan batuan d....

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP...

IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi...

Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 1. Pertambangan mineral; a. pertambangan mineral radioaktif; pertambangan sebagaimana diatur dalam...

Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR RI. Dilaksanakan secara...

Law: Hukum Legal Standing: Kedudukan Hukum Judicial Review: Uji Materil/PK Contempt of court: Perbuatan tercela/ penghinaan/Pertentangan...

Kewenangan mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dibagi atas 3, yaitu kewenangan Pemerintah (pusat), Pemerintah...

Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Mengenai penguasaan mineral dan batu bara diatur dalam pasal 4-5....